MANGGARAI – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Manggarai, Maksi Tarsi menyebutkan kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Untuk gajinya disesuaikan dengan anggaran daerah,” jelas Kaban Tarsi, pada Sabtu, 23 Agustus 2025.
Soal besaran gaji sebutnya, disesuaikan dengan yang diterima saat ini, “ini juga belum final karena akan ada kegiatan dalam waktu dekat dengan pihak Kementerian Keuangan terkait penggajiannya”.
Baca Juga: Pemkab Manggarai Usulkan Tenaga Non-ASN Jadi PPPK Paruh Waktu
Subscribe to my channel1
/
83
Peningkatan Pendapatan Dorong PLN Masuk Fortune Global 500
Gubernur NTT Temui Masyarakat Poco Leok Dialog Rencana Pembangunan Panas Bumi
Akselerasi Transisi Energi Nusa Tenggara, PLN UIP Nusra Gandeng Kejati Teken Kerjasama
PLN Hadirkan Listrik dari Energi Ramah Lingkungan
Gerakkan Transisi Energi, PLN Penuhi Kebutuhan Listrik di Indonesia
Melihat Lebih Dekat, Puluhan Jurnalis Melakukan Site Visit ke PLTP Ulumbu
Antusias Petani Poco Leok, PT. PLN Kembangkan Budidaya Kopi Sekitar Kawasan Proyek Geothermal
Candu Nyolong, Residivis Pencurian di Manggarai Dijerat Pasal Berlapis
Ada Peran Lembaga Gagalkan Proyek Geothermal, Warga Poco Leok Sambangi Kantor Bupati dan DPRD
1
/
83
