“Saat ini tidak boleh ada satupun satuan pendidikan yang berinisiatif sendiri menerima tenaga guru, apapun keadaan, mereka harus melaporkan ke dinas pendidikan untuk kemudian kita melakukan pendataan. Berdasarkan hasil pendataan itu nanti kemudian untuk formasi kebutuhan guru berikutnya,” ungkap Wensislaus.
Yang kedua lanjut dia, soal kebijakan guru di sekolah yang walaupun kepala sekolah mengangkat guru harus atas rekomendasi dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
“Manakala ada stagnan di sana, misalkan operator bisa dilimpahkan sementara kepada guru yang berkompeten sambil menanti kebijakan dari pemerintah,” bebernya.
</p
Subscribe to my channel
