Dalam rapat, sejumlah lurah sempat mengusulkan agar Bapenda menempatkan pegawainya di kelurahan untuk menagih PBB.
Namun, usulan tersebut ditolak oleh Plh Sekda Manggarai, Lambertus Paput.
Lurah dan pegawainya itu perpanjangan tangan pemerintah kabupaten. Bapenda tidak bisa disuruh lakukan penagihan ke kelurahan. Tugas mereka koordinasi, bukan turun langsung,” tegas Lambertus.
Ia meminta lurah proaktif menghadapi kendala yang ada.
“Kalau ada masalah, lakukan pendataan, identifikasi soal, temukan solusinya. Kalau SDM kurang, ajukan usulan penambahan. Jangan kesalahan dilemparkan ke pihak lain,” katanya.
Lambertus juga membagikan pengalamannya saat masih menjadi camat.
“Masalah di lapangan itu pasti ada, tetapi jangan sampai kita berhenti di masalah. Tugas kita menyelesaikan masalah,”ucapnya.
Hasil rakor memutuskan strategi baru untuk mempercepat realisasi PBB. Pada akhir Agustus, Bapenda bersama lurah dan staf kelurahan akan turun langsung menagih ke rumah-rumah wajib pajak.
Subscribe to my channel
