“Kami bersama lurah dan staf akan turun tagih PBB dari rumah ke rumah, by name by address penunggak PBB,” jelas Kanisius.
Langkah ini, menurutnya, tidak hanya untuk mengamankan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar tagih, tetapi juga sosialisasi. Wajib pajak harus sadar bahwa kewajiban kepada negara itu harus dipenuhi,” tambahnya.
Tambang Jadi Sorotan
Selain PBB perkotaan, rakor juga menyinggung sektor tambang. Kanisius mengungkapkan sejumlah camat, termasuk Reok dan Ruteng, menyatakan siap menempatkan pegawai di mulut tambang untuk memperkuat pengawasan.
“Minggu ini kami usulkan ke Bupati. Harapannya, apa yang sudah kami sosialisasikan ke penambang bisa segera membuahkan hasil,” pungkas Kanisius.
Mandeknya PBB perkotaan menunjukkan persoalan klasik Manggarai yang belum terselesaikan: rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pendataan, serta kurangnya komitmen aparat di tingkat kelurahan.
Instruksi penagihan door to door bisa menjadi solusi jangka pendek, namun keberhasilan tetap bergantung pada keseriusan lurah dan perangkatnya untuk bekerja konsisten hingga akhir tahun anggaran.
Subscribe to my channel
