Sementara itu lanjut Wensislaus, soal pelaksanaan kegiatan nantinya Dinas PPO hanya bertugas melakukan monitoring dan kordinasi dengan balai penjaminan mutu pendidikan yang ada di provinsi.
Namun ia menyebutkan, sebagai dinas teknis yang punya kewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan itu, pihaknya telah melakukan rapat pendampingan awal dengan P2SP.
“Sebenarnya kami sudah rapat, rapat tersebut telah melibatkan semua anggota P2SP, untuk mengingatkan bahwa ini harus kerja benar dan sesuai aturan atau juknis. Supaya produk yang dihasilkan representative memenuhi kebutuhan sekolah dan masyarakat,” ungkapnya.
</p
Subscribe to my channel
