‘’Coba bayangkan, bila masuk di bulan Mei, sementara kami memiliki keterbatasan tenaga atau sumber daya manusia untuk menginput 145 desa berbagai perubahan,’’sambungnya.
Dikatakannya, seluruh data yang masuk ke Badan Pendapatan merupakan data yang valid serta wajib diketahui oleh seluruh kepala desa ‘’Kami butuh kerja sama.Data lancar, kami juga input cepat. Yang kami pegang dan input ke aplikasi adalah dokumen,’’katanya.
Kabid Mensi juga menjelaskan terkait perhitungan tanah, di mana tanah sudah memiliki kelas atau zona nilai tanah ‘’Tanah depan jalan raya, itu berbeda dengan tanah yang berada di belakang atau yang masuk gang. Jadi acuan kami adalah Keputusan Menteri Keuangan yang di dalamnya sudah dimasukan seluruh data zona nilai tanah,’’paparnya.
Diterangkannya, misalkan seluruh nilai di kelas A, itu sudah ada nilainya, jadi kami tidak mengarang soal nilai. Nilai sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Jadi luas tanah dikalikan zona nilai tanah itu yang dinamakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), selanjutnya NJOP dikali tarif, tarif itulah yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Kalau untuk bangunan ada komponen pembentuk,’’terangnya.
Mensi Adur juga menambahkan, di tahun 2023 sudah ditetapkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi, yang di dalamya mengatur tentang PBB-P2. Tarif PBB-P2 sudah berbeda dengan tarif tahun-tahun sebelumnya ‘’ Di tahun sebelumnya tarif berlaku seluruh 0,3 persen, sementara di perda baru (nomor 6 tahun 2023) ini sudah ada pengklasteran atau pengklasifikasian dari 0,2 hingga 0,5 persen,’’tutupnya.
Turut hadir dalam Rakor ini, Staf Ahli Bupati, Assisten Sekda, Kaban Pendapatan kanisius Nasak, Kadis PMD Yos Jehalut, para Kepala Bidang di Badan Pendapatan Daerah, Camat dan para kepala desa.
Subscribe to my channel
