Priatin juga menyampaikan pengembangan panas bumi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tata guna lahan dan perizinan, risiko sumber daya, keekonomian proyek, kebutuhan listrik, hingga dinamika sosial dan resistensi masyarakat.
Pemerintah mendorong pendekatan social mapping and social engagement melalui pemetaan pemangku kepentingan, sosialisasi dan diskusi di ruang publik, serta pelibatan akademisi dan praktisi.
Forum turut menggarisbawahi bahwa penerimaan sosial tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat. Pelibatan sejak tahap awal, komunikasi dua arah yang mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya, pengetahuan lokal, serta distribusi manfaat yang berkeadilan menjadi bagian penting dalam proses pengembangan panas bumi.
General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, RDW Manurung, menegaskan pembangunan infrastruktur energi bersih harus berjalan beriringan dengan pembangunan daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengembangan panas bumi merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Karena itu, PLN terus mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Manurung.
Subscribe to my channel
