Daerah

Buka Sidang III DPRD, Wabup Manggarai Tekankan Anggaran Berpihak pada Masyarakat Terdampak Gempa

×

Buka Sidang III DPRD, Wabup Manggarai Tekankan Anggaran Berpihak pada Masyarakat Terdampak Gempa

Sebarkan artikel ini

“Sumpah kita, komitmen kita untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat, tidak boleh berhenti, betapapun besarnya gelombang yang sedang kita hadapi,” tegasnya.

Ia mengatakan, pemerintah harus tetap hadir untuk mendengar, melihat, merasakan, dan bekerja bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.
Dalam kesempatan tersebut, Fabianus juga menyampaikan simpati, empati, dan duka cita mendalam kepada para korban serta keluarga yang kehilangan anggota keluarga akibat bencana gempa bumi.

Ia mendoakan agar masyarakat yang telah meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, serta keikhlasan.

Namun, Fabianus mengingatkan agar masyarakat tidak larut dalam kesedihan.

“Bencana ini harus menjadi momentum untuk memupuk ketangguhan, memperkuat solidaritas, dan membulatkan tekad kita untuk bangkit,” ujarnya.

Ia optimistis, dengan kebersamaan, solidaritas, dan semangat gotong royong, masyarakat Manggarai mampu melewati masa sulit dan bangkit menjadi masyarakat yang semakin kuat dan tangguh.

Dalam sambutannya, Fabianus menjelaskan bahwa Sidang III Tahun Dinas 2026 akan membahas dua agenda penting, yakni Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2026 (KUA-PPAS Perubahan) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Kabupaten Manggarai berharap pembahasan kedua agenda tersebut dilaksanakan dalam semangat kemitraan yang sinergis dan kolaboratif antara eksekutif dan legislatif.

Fabianus menjelaskan, KUA-PPAS Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan langkah strategis yang tidak hanya lahir dari kebutuhan memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjadi respons terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam konteks pascabencana, perubahan APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

</p

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *