Sorotan serupa juga disampaikan anggota DPRD lainnya, Largus Nala.
Ia menilai persoalan pelayanan dasar seperti air bersih harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kita tidak ingin program yang sudah dianggarkan besar justru tidak memberikan dampak nyata. Ini harus segera dibenahi secara serius,” ujarnya.
Selain itu, Largus juga menyinggung pentingnya transparansi dalam mengakomodasikan pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Usulan yang sudah memenuhi syarat seharusnya diperlakukan secara adil. Mekanismenya harus jelas agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” tambahnya.
DPRD juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan air minum di Kota Ruteng yang dinilai belum tertib administrasi dan berpotensi berdampak pada kondisi air tanah.
Menanggapi berbagai catatan kritis tersebut, Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD serta menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan.
Bupati Hery Nabit mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk pada sektor pelayanan air minum.
Subscribe to my channel
