Pemerintah daerah diminta untuk segera menyiapkan draf Surat Keputusan (SK) bupati terkait masa transisi tersebut tanpa berlarut-larut agar memiliki payung hukum yang jelas.
“Arahan Bapak Kepala BNPB, Pak Bupati, agar supaya tidak lagi diperpanjang status tanggap daruratnya, tetapi nanti berubah ke atau beralih Ke transisi darurat ke pemulihan. Artinya apa? Transisi darurat ke pemulihan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang belum sempat diselesaikan di tanggap darurat, bisa diselesaikan di transisi darurat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Eviana menyoroti pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat agar dapat langsung dibangun dan didata secara akurat ke dalam lampiran Surat Keputusan (SK) BNBA.
“Jadi kebijakan Bapak Kepala BNPB yang sudah memang betul-betul rata dengan tanah, langsung bangun, gitu, langsung buatkan huntarannya. Karena itu sudah pasti, ya. Itu sudah pasti itu, yang di depan mata, bangun, kemudian masukkan di dalam BNBA nanti, Pak Kalaksa. Jangan sampai nanti sudah dibangun rumahnya, namanya tidak masuk di SK BNBA,’ pesannya.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar unsur pengawasan seperti Inspektorat serta pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dilibatkan secara aktif dalam proses verifikasi data guna memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran bantuan.
Subscribe to my channel
