“NPGT harus mampu mendukung ekosistem investasi daerah tanpa mengorbankan kelestarian alam, terutama bagi keberlanjutan pembangunan pertanian rakyat,” ucap Kadis Charles Rihi.
Senada dengan Kadis Charles Rihi, pihak dinas PUPR Manggarai juga mengapresiasi ke Kantah Manggarai terkait penyusunan NPGT yang tengah dijalankan saat ini.
PUPR Manggarai menyatakan kesiapan data dari sisi penataan ruang untuk sinkronisasi peta penggunaan tanah BPN dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta rencana mikro perkotaan.
Dalam penyusunan NPGT ini, dinas Pertanian Manggarai memastikan agar data spasial pencetakan sawah baru di Manggarai, data Lahan Baku Sawah (LBS), serta peta Lahan Sawah yang dilindungi (LSD), demi melindungi hak-hak masyarakat tani sekaligus mengamankan wilayah lumbung pangan.
Sementara, perwakilan KPH Wilayah Manggarai mengingatkan aspek penting batas kawasan hutan lindung dalam penyusunan NPGT.
KPH menyatakan bahwa fungsi pokok mereka adalah menunjuk batas legal hutan, namun untuk merumuskan rekomendasi pemanfaatan ruang yang aman dan bebas konflik pertanahan, diperlukan koordinasi lintas instansi yang intensif dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Manggarai.
Sementara Tim NPGT Kanwil BPN NTT, dalam paparannya menyebutkan perencanaan penggunaan tanah harus mampu mengakomodasi seluruh sektor pembangunan melalui pola penataan pertanahan yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Subscribe to my channel
