Daerah

Pengadaan Lahan dan Sertifikasi Aset Jadi Fokus FGD PLN UIP Nusra dan BPN NTT

×

Pengadaan Lahan dan Sertifikasi Aset Jadi Fokus FGD PLN UIP Nusra dan BPN NTT

Sebarkan artikel ini

MATARAM, Info1news- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas percepatan pengadaan lahan, sertifikasi aset, serta proses perizinan untuk mendukung pembangunan proyek ketenagalistrikan tahun 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta para Kepala Kantor Pertanahan wilayah kerja NTT dan NTB.

FGD menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara PLN dan BPN dalam mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor ketenagalistrikan di kawasan Nusa Tenggara, terutama proyek berbasis energi baru terbarukan (EBT).

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, mengatakan FGD 2026 menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan lahan dan sertifikasi aset berjalan lebih terarah, transparan, dan akuntabel sehingga pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Nusa Tenggara dapat dipercepat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“PLN berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar seluruh proyek ketenagalistrikan, khususnya yang berbasis energi bersih, dapat berjalan tepat waktu, berkelanjutan, dan mendukung agenda transisi energi nasional,” ujar Rizki.

Sementara senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Bruly Victor Tarigan, mengatakan bahwa aspek pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Melalui forum ini, kami ingin menyelaraskan langkah sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Target pembangunan tahun 2026 membutuhkan dukungan seluruh pihak, khususnya dalam percepatan layanan pertanahan, kepastian hukum, dan penyelesaian berbagai persoalan lahan,” ujar Bruly.

Mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, wilayah Nusa Tenggara direncanakan mendapatkan pembangunan 132 proyek ketenagalistrikan dengan total kapasitas mencapai 2.182 megawatt (MW).

</p

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *