Dari jumlah tersebut, sekitar 47 persen atau 1.016 MW berasal dari pembangkit energi baru terbarukan.
Bruly menambahkan, sinergi dengan BPN menjadi fondasi penting dalam memastikan kepastian lahan bagi proyek-proyek strategis ketenagalistrikan di kawasan timur Indonesia.
“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis target 2026 dapat tercapai sehingga pembangunan infrastruktur kelistrikan di Nusa Tenggara mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Fransiska Vivi Ganggas, mengatakan bahwa FGD tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan hasil pengadaan tanah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Kabupaten Manggarai sebanyak 528 bidang dengan total luas mencapai 17.532 meter persegi.
Fransiska menambahkan, selama 2025 hingga awal 2026, Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT dan Kantor Pertanahan Provinsi NTT telah menerbitkan 96 sertifikat Hak Guna Bangunan kepada PT PLN (Persero) UIP Nusra.
Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam proses pengadaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.
“Kami berharap kolaborasi, sinergi, dan koordinasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya sektor ketenagalistrikan,” kata Fransiska.
Kegiatan ini dirangkai dengan penandatanganan dan penyerahan hasil pengadaan tanah PLTP Ulumbu dari Kantor Pertanahan Manggarai kepada PT PLN (Persero) UIP Nusra.
Subscribe to my channel
