RUTENG, Info1news- Lebih dari 5.000 warga Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih bertahan di lokasi pengungsian setelah gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam Rapat Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi yang digelar di Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya untuk mengevaluasi perkembangan penanganan bencana sekaligus membahas langkah selanjutnya.
Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat, mengatakan keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Menurut Arief, BNPB pada prinsipnya mendukung keputusan Pemerintah Kabupaten Manggarai sepanjang didasarkan pada hasil evaluasi dan kondisi nyata di lapangan.
“Karena ini merupakan bencana daerah, yang memutuskan perpanjangan status adalah pemerintah daerah. BNPB pada dasarnya mendukung apa yang menjadi keputusan daerah,” ujar Arief.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan apakah status tanggap darurat perlu diperpanjang.
Apabila perpanjangan dilakukan, pola intervensi penanganan bencana juga perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat terdampak.
Subscribe to my channel
