Ia memastikan tidak ada intervensi dalam proses tersebut. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menjaga integritas tata kelola kepegawaian agar tetap transparan dan akuntabel.
Menanggapi tudingan adanya “kejahatan besar”, Bupati Hery Nabit menilai pernyataan tersebut terlalu tergesa-gesa dan belum didasarkan pada hasil klarifikasi yang utuh.
Meski demikian, ia menegaskan tetap menghormati fungsi pengawasan DPRD sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam pemerintahan daerah.
“Kami menghormati fungsi pengawasan DPRD. Namun, menyimpulkan adanya ‘kejahatan besar’ tanpa melalui proses pemeriksaan atau klarifikasi yang tuntas adalah pernyataan yang prematur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Hery Nabit menyatakan bahwa seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah memberikan keterangan resmi.
Pemerintah Kabupaten Manggarai juga membuka ruang apabila diperlukan pendalaman lebih lanjut guna memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses tersebut.
Subscribe to my channel
