Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati setiap proses klarifikasi yang dilakukan aparat penegak hukum.
Jika ditemukan pelanggaran atau indikasi kerugian negara, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau nanti dalam proses klarifikasi ada temuan, tentu akan diproses sesuai aturan. Kita menunggu hasilnya secara objektif dan profesional,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Manggarai menegaskan komitmennya untuk terus menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap kebijakan kepegawaian.
Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan data dan fakta serta menghindari opini yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, pemerintah daerah telah mendistribusikan rilis resmi kepada media untuk memastikan informasi yang beredar tetap akurat dan tidak memicu spekulasi.***
Subscribe to my channel
