Lebih lanjut, Hery Nabit mengakui bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin dinamis dan kompleks, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Namun demikian, keterbatasan fiskal tidak boleh mengorbankan aspek akuntabilitas keuangan, transparansi anggaran, efektivitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi fondasi utama tata kelola keuangan daerah.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pemerintah daerah tetap dituntut menjalankan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia berharap sinergi dan komunikasi konstruktif antara pemerintah daerah dan BPK RI Perwakilan NTT dapat terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan akuntabel.
“Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga kerja sama dan sinergi ini membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di daerah kami masing-masing,” tutupnya.
Turut mendampingi Bupati Manggarai dalam penerimaan LHP tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Agnes Menot, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, Robertus Cassidy Bosko, S.E., M.Ec.Dev., dan Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai Dra. Fransiska N. Ngarung.
Subscribe to my channel
